Komisi IV DPR memahami RKP Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2011 secara keseluruhan sebesar 6,09 triliun rupiah. Demikian yang dikatakan  Ketua Komisi IV DPR-RI Drs. H. Akhmad Muqowam yang sekaligus memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, rapat dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu, (2/6) siang.

Ketua Rapat Drs. H. Akhmad Muqowam menambahkan, bahwa Komisi IV DPR telah menyetujui alokasi Anggaran  2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain,  diperuntukan untuk dukungan manajemen da pelaksanaan tugas teknis, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP, penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan perikanan, penambahan SDM, peningkatan produksi dan pengelolaan sumber daya laut, pesesir dan pulau-pulau kecil.

Ketua Komisi IV DPR Akhmad Muqowam juga menegaskan bahwa dalam kesimpulan Rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komiai IV DPR meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat perlindungan terhadad nelayan melalui asuransi dan sertifikasi kapal, meningkatkan pengawasan terhadap IUU Fishing, penyederhanaan pelayanan pelabuhan perikanan, dan program swasembada garam, melalui pembangunan kelautan dan perikanan.

Sementara itu  Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad  mengatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, mengajukan usulan pagu sementara dengan tolal sebesar 6,09 triliun rupiah. Angka usulan pagu sementara ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, serta Perpres N. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011.

Fadel Muhammad juga menegaskan, dalam beberapa hal juga diusulkan untuk dapat dialokasikan dalam pagu sementara tahun 2011 dengan tujuan pengembangan program minapolitan, pengembangan pulau-pulau kecil sehingga bernilai ekonomi, pengembangan integrated surveillance system, dan peningkatan kapasitas dalam rangka mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Menurut Fadel, usulan pagu sementara tersebut nantinya akan digunakan untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi KKP sebagaimana yang terdapat dalam 10 arahan presiden. Dalam penjabaran 10 arahan tersebut, KKP telah menentukan kebijakan dan strategi dengan mengembangkan minapolitan yang mampu menghasilkan produk unggulan, memberikan bantuan dan pengembangan wirausaha mandiri perikanan, meningkatkan akses modal masyarakat kelautan dan perikanan kepada sumber ekonomi.

Menteri kelautan dan perikanan Fadel Muhammad juga menegaskan bahwa, disamping berupaya untuk meningkatkan anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan, KKP juga terus meningkatkan statusnya dari sebelumnya disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian.

Fadel mengatakan berdasarkan hasil audit BPK yang telah disampaikan kepada DPR, KKP merupakan salah satu kementerian yang mengalami status peningkatan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian. KKP terus berupaya meningkatkan anggaranuntuk membiayai pembangunan sektor kelautan dan perikanan, juga terus berupaya melakukan penataan penggunaan anggaran sehingga lebih efisien dan efektif serta mengurangi kebicoran dalam penggunaan anggaran tersebut. (Spy). Foto:Iwan Armanias.